
Komite Nasional Papua Barat
Komite Nasional Papua Barat (KNPB) adalah organisasi Politik rakyat Papua dan sebuah kelompok Masyarakat papua yang berkampanye untuk kemerdekaan NegaraPapua Barat.
Sejarah KNPB (Komite Nasional Papua Barat)
Pada Tahun 1961 didirikan Komite Nasional oleh Para pejuang Kemerdekaan Bangsa Papua Barat. Pada Tanggal 11 April 1969, Herman Wayoi, Mozes Werror, Clemens Runaweri memimpin sebanyak 200 pendemo kebanyakan dari pegawai-pegawai negeri, pelajar dan mahasiswa. Demonstrasi awalnya hanya bergerak puluhan orang saja, pagi-pagi mereka berangkat ke kediaman Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Fernando Ortiz Sanz dan menyampaikan suatu resolusi berjudul,”Penentuan Nasib Sendiri atau disingkat Penase.”Demo pertama kali menentang pelaksanaan Pepera melalui sistem perwakilan Dewan Musyarawah Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera). Pendemo menegaskan harus menjalankan referendum untuk satu orang satu suara.
Pada Tahun 2009 nama Komite Nasional Papua ditambahkan “barat” maka menjadi Komite nasional Papua Barat (KNPB) dengan atas dasar keprihatinan penderitaan rakyat Papua dan waktu itu ditangkapnya Buktar Tabuni dan Sebby Sabom di Pemakaman Theys E.Eluay. Tokoh sentral KNPB adalah Bukthar Tabuni, yang kemudian membentuk sebuah lembaga politik namanya Parlemen Rakyat Daerah(PRD) dan sekarang ketua PRD adalah Buchtar Tabuni.
Pada April 2009, 8 pengunjuk rasa tewas oleh polisi selama demonstrasi yang melibatkan lebih dari 15.000 orang, yang disponsori oleh KNPB tersebut. Seorang polisi terluka oleh panah.[1] Pada tanggal 22 Maret 2010, KNPB menyelenggarakan serangkaian kegiatan baru. 15 orang Papua ditangkap setelah polisi menggunakan senjata api untuk membubarkan massa[2].
Parlemen internasional untuk Papua Barat(IPWP) dan Pengacara internasional untuk Papua Barat (ILWP) mengenali Komite Nasional Papua Barat sebagai koordinator domestik untuk gerakan kemerdekaan Papua Barat,[3] Menurut Mario Pigei dari KNPB. Pada reli KNPB menandai pendaftaran IPWP dan ILWP di Uni Eropa di Brussels, Koordinator Mario Pigei berkata “Pelanggaran HAM terus menjadi dilakukan di Papua dengan pembunuhan tokoh Papua termasuk Kelly Kwalik“[3]
